Pemkab Kulon Progo Belum Selesaikan Ambil Alih Status Tanah Warga

Berita Egatama — Hingga pertengahan Desember 2018, Pemkab Kulon Progo belum menyelesaikan ambil alih status tanah Kas Desa menjadi Setifikat Hak Milik (SHM) wrga terdampak Pembangunan Bandara NYIA. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, Heriyanto , Minggu (16/12) mengatakan Progres pengurusan dokumen belum berubah status mencapai sekitar 95%.
Baca : Berita Terbaru Nasional
Heriyanto juga mengatakan , DPTR baru menerbitkan empat SHM di Desa Jangkaran. Menurut Heriyanto mereka lamban dalam mengurus dalam mengurus persyaratan, sehingga bisa di mungkinkan akan di tinggal atau biar mengurusnya sendiri. Perlu diketahui sampai saat ini masih ada warga yang belum menyelesaikan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTB ).
"Kemungkinan pemkab kulon progo tidak akan membantu lagi secara kolektif," ungkapnya. Heriyanto menambahkan, walaupun BPN melayani tiap hari namun penyelesaiannya tidak bisa cepat karena pelayanan dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen sehingga tidak bisa langsung sekali jadi. “Untuk dokumen yang sudah selesai pengurusannya di tingkat DPTR, selanjutnya didaftarkan pengurusan pengubahan sertifikat ke BPN. Mereka yang memproses, kami mengikuti SOP yang diterapkan BPN,” katanya.
Baca : Info Seputar Trik & Tips
Sementara itu, Kepala Seksi Kemasyarakatan Pemerintah Desa Palihan, Muslihudin Sukardi mengakui masih banyak warga yang belum bayar BPHTB. Pemerintah desa tidak mengetahui secara pasti, penyebab sehingga sejumlah warga belum membayar BPHTB untuk keperluan alih status tanah. “Yang pasti, pemdes terus mengarahkan warga terdampak, agar semua tahapan berjalan lancar. Hal itu dilakukan kapanpun mendapat kesempatan bertemu warga,” katanya.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Disqus Comments