Logo Berita Egatama
DPRD Kulon Progo Dan Surakarta Pelajari BUMDes dan LKPj Bupati
Berita Egatama — Ketua DPRD Wonosobo Afif Nurhidayat, didampingi Wakil Ketua DPRD M Albar beserta Ketua Komisi A Suwondo Yudhistiro dan Ketua Komisi B Aziz Nuriharyono, didampingi beberapa anggota, menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kulonprogo dan DPRD Kota Surakarta, Selasa (24/4).

Menurut Ketua DPRD Kulonrpogo, Akhid Nuryati, kunjungan kerja ke DPRD Wonosobo, dalam rangka meningkatkan kiprah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Kulonprogo, sehingga bisa menjadi motor penggerak sektor ekonomi riil di tingkat masyarakat desa. Pihaknya perlu melakukan kunjungan ke Wonosobo, untuk mencari referensi atau masukan-masukan guna lebih mengoptimalkan BUMDes.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Wonosobo, Afif Nurhidayat menyampaikan, salah satu upaya untuk lebih meningkatkan keberdayaan masyarakat , khususnya di sektor ekonomi, dilakukan dengan mendorong peran aktif mereka dalam pembangunan, melalui upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal seperti one village one product, melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meskipun BUMDesa Wonosobo termasuk dalam wilayah rintisan.

Gali Potensi

Program ini diimplementasikan dalam wujud kegiatan yang digunakan untuk memfasilitasi lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, antara lain dengan kegiatan pengembagan BUMDes, pengembangan ekonomi rakyat dan penggalian potensi, rintisan dan pengembangan BUMDes.

Saat ini dari 236 desa di Wonosobo, sudah ada 88 BUMDesa yang terbentuk dan 35 diantaranya sudah berjalan dengan baik dan telah berkontribusi bagi perekonomian masyarakat.

Ketua Rombongan DPRD Kota Surakarta, Umar Hasyim yang juga menjabat wakil ketua DPRD Kota Surakarta mengatakan, pihaknya sengaja melakukan kunjungan kerja ke DPRD Wonosobo, untuk melakukan kaji banding seputar penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj yang disampaikan kepala daerah, sehingga rekomendasi yang disampaikan bisa menjadi masukan komprehensif yang ujungnya bisa menjadikan pembangunan di daerah lebih maju dan lebih optimal.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi B DPRD Wonosobo Aziz Nuriharyono menyampaikan, LKPj 2017 merupakan bagian dari siklus rutin tahunan penyelenggaraan pmerintahan derah di mana bpati menyampaikan keterangan tentang hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan ketentuan perundangan, bahwa dalam kerangka regulasi, LKPJ ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Sumber : Klik Di Sini
HariKamis, 26 April 2018
JudulDPRD Kulon Progo Dan Surakarta Pelajari BUMDes dan LKPj Bupati
Oleh
Rating
★★★★★
KOMENTAR ANDA